PATI | INDONESIAMAJU.ONLINE– Direktorat Polisi Perairan (Ditpolair) Korpolairud Baharkam Polri melalui Subdirektorat Intelair menggelar diskusi bersama perwakilan kelompok nelayan di Pelabuhan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Selasa (14/7/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan kemitraan dengan masyarakat pesisir guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah perairan.
Mewakili Direktur Polair Korpolairud Baharkam Polri, kegiatan tersebut dihadiri Kasi Operasional Subdit Intelair AKBP Suratno, S.H., M.M., Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono didampingi Wakil Ketua Heri, Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pati Rasmijan, Ketua Kelompok Jaring Tarik Berkantong Jasiman, Ketua Aksi Nelayan Pati Agung, serta sejumlah perwakilan nelayan.
Dalam pertemuan itu, Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat komunikasi dengan masyarakat pesisir melalui peningkatan deteksi dini, pemetaan potensi kerawanan, dan penguatan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah munculnya potensi konflik sosial yang dapat dipicu oleh dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Selain menjaga situasi Kamtibmas, jajaran Ditpolair juga mengimbau para nelayan agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca yang tidak menentu. Nelayan diminta selalu memperhatikan informasi prakiraan cuaca dan tinggi gelombang sebelum melaut, memastikan seluruh peralatan keselamatan tersedia dan berfungsi dengan baik, serta memeriksa kelayakan kapal sebelum berlayar guna meminimalkan risiko kecelakaan di laut.
"Melalui komunikasi yang baik, deteksi dini, dan sinergi dengan seluruh elemen masyarakat, kami berharap situasi Kamtibmas di wilayah perairan tetap aman dan kondusif. Kami juga mengingatkan para nelayan agar selalu mengutamakan keselamatan dengan memperhatikan prakiraan tinggi gelombang, melengkapi alat keselamatan, serta memastikan kondisi kapal dalam keadaan laik laut sebelum melakukan aktivitas melaut," ujar AKBP Suratno.
Sementara itu, Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera, Eko Budiono, mengapresiasi langkah Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri yang membuka ruang dialog langsung dengan para nelayan. Menurutnya, forum tersebut menjadi sarana efektif untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir.
Eko menjelaskan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian nelayan, di antaranya dampak kenaikan harga BBM terhadap biaya operasional penangkapan ikan, persoalan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penggunaan Vessel Monitoring System (VMS), regulasi perizinan kapal, hingga menurunnya minat generasi muda untuk berprofesi sebagai nelayan.
Dalam kesempatan itu, Eko juga berharap kebijakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait pemberian harga khusus BBM jenis solar bagi kapal perikanan berukuran 30 hingga 200 Gross Ton (GT) sebesar Rp15.000 per liter dapat segera direalisasikan. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat dibutuhkan karena saat ini para nelayan telah memasuki musim penangkapan ikan.
"Kebijakan tersebut akan membantu mengurangi beban biaya operasional dan logistik kapal, sehingga mampu meningkatkan produktivitas usaha penangkapan ikan sekaligus mendukung kesejahteraan para nelayan," katanya.
Lebih lanjut, Eko berharap Polri dapat terus menjadi jembatan komunikasi antara nelayan dengan pemerintah agar setiap aspirasi dan kebutuhan masyarakat pesisir dapat tersampaikan dengan baik serta menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang berpihak kepada nelayan.
Melalui kegiatan ini, Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri menegaskan komitmennya untuk terus mendukung terwujudnya misi kedua Asta Cita Presiden Republik Indonesia, yakni memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Kehadiran Polri di tengah masyarakat nelayan diharapkan mampu memperkuat keamanan laut sekaligus mendukung keberlanjutan sumber daya kelautan nasional.(Ade)