Semarang,IndonesiaMAJU.online – Masyarakat mempertanyakan penghapusan sejumlah berita di media online terkait dugaan penilaian negatif terhadap hasil pekerjaan Proyek Irigasi Jragung Tahap II di Kabupaten Grobogan.
Sebelumnya, dalam pemberitaan yang sempat beredar, disebutkan bahwa kualitas pekerjaan proyek yang dilaksanakan pihak ketiga diduga tidak atau kurang memenuhi standar pekerjaan proyek pemerintah. Selain itu, muncul pula informasi bahwa Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana telah menerbitkan Mutual Check 100 (MC 100), meskipun pekerjaan proyek disebut belum terselesaikan secara keseluruhan.
Kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat. Mereka mempertanyakan alasan penerbitan MC 100 apabila progres pekerjaan belum mencapai 100 persen.
“Publik perlu mendapatkan penjelasan yang transparan agar tidak menimbulkan spekulasi liar,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Sejumlah pihak juga menduga adanya indikasi ketidakwajaran dalam pelaksanaan proyek tersebut. Dugaan ini mencuat seiring dengan hilangnya pemberitaan yang sebelumnya beredar di beberapa media online.
Atas hal itu, masyarakat mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk melakukan audit internal terhadap proyek yang berada di bawah BBWS Pemali Juana.
Selain itu, masyarakat juga meminta BBWS Pemali Juana segera memberikan klarifikasi terbuka kepada publik terkait beberapa hal, di antaranya:
Alasan penerbitan MC 100 sebelum pekerjaan dinyatakan selesai 100 persen.
Transparansi besaran denda yang dikenakan kepada pihak ketiga atas keterlambatan penyelesaian proyek.
Keterbukaan proses seleksi pemenang lelang proyek yang diduga terdapat kejanggalan.
Masyarakat berharap, dengan adanya klarifikasi resmi dari pihak terkait, polemik yang berkembang dapat segera terjawab dan tidak menimbulkan keresahan di tengah publik. Transparansi dinilai menjadi kunci penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan proyek pemerintah.(Andri)