Pemalang,IM.ONLINE.com– Ratusan warga Desa Purana dan Desa Pedagung di Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, turun ke jalan pada Selasa (21/5/2024) untuk menggelar aksi demonstrasi menolak pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di wilayah desa mereka.
Aksi demonstrasi yang berlangsung dengan penuh emosi hampir berujung ricuh. Warga mengungkapkan kekecewaannya terhadap Kepala Desa Purana, Sopan, yang dianggap tidak peduli dengan aspirasi mereka.
Para demonstran menuntut pembatalan pembangunan TPA karena khawatir akan mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan mereka. Mereka juga menilai bahwa Kepala Desa tidak membela kepentingan warga saat penandatanganan surat penolakan pembangunan TPA tersebut.
"Kami tidak ingin lingkungan kami tercemar dan kesehatan kami terancam oleh keberadaan TPA di sini,"ujar salah satu demonstran yang enggan disebutkan namanya.
Situasi sempat memanas ketika seorang warga mencoba menarik salah satu perangkat desa, hampir menimbulkan kericuhan. Namun, insiden tersebut berhasil diredam oleh petugas keamanan yang hadir di lokasi.
Kepala Desa Purana, Sopan, menyatakan,"Bila kalian semua menekan saya untuk setuju atau tidak setuju, itu bukan kapasitas saya." Pernyataan ini memicu sorakan dari para demonstran yang hadir.
Menurut Sopan, lokasi pembangunan TPA tersebut bukanlah tanah milik warga desa, dan keputusan akhir berada di tangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang.
"Saya hanya bisa menyampaikan aspirasi kalian. Tanda tangan saya pada surat penolakan tersebut hanya sebatas mengetahui, bukan memutuskan," jelas Sopan.
Sementara itu, delapan perangkat Desa Purana justru mendukung aspirasi warga dengan ikut menandatangani surat penolakan pembangunan TPA tersebut.
Aksi demonstrasi tersebut diawasi ketat oleh puluhan anggota kepolisian dari Polres Pemalang dan TNI untuk memastikan keamanan dan ketertiban. Camat, Kapolsek, Danramil, dan sejumlah pejabat setempat juga hadir untuk memantau situasi.
Demo yang berlangsung ini menunjukkan betapa kuatnya penolakan warga terhadap proyek TPA yang dianggap mengancam kehidupan mereka sehari-hari. Warga berharap pemerintah daerah akan mempertimbangkan ulang rencana pembangunan ini demi kesejahteraan masyarakat setempat.(Amelia)